JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengeluarkan seruan penting kepada bank swasta untuk turut serta dalam mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) demi mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ambisius ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor Bank Indonesia (BI) pada Selasa malam, 11 Februari, Erick menekankan pentingnya peran serta bank swasta guna memberikan dukungan finansial yang masif. "Karena ada 3 juta rumah yang harus kita bangun, kami juga berharap peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi, kami tidak bekerja sendirian," ujar Erick.
Sehubungan dengan program ini, strategi yang diambil tidak hanya memaksimalkan penyaluran KPR bersubsidi melalui PT Bank Tabungan Negara (BTN). Erick menegaskan bahwa bank-bank anggota Himbara lainnya, seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), juga akan terlibat dalam memperluas portofolio pembiayaan perumahan mereka. Selain itu, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dipastikan turut ambil bagian dalam inisiatif besar ini.
"Kami siap mengimplementasikannya. Apalagi selama ini Bank Himbara seperti BBTN, yang memang pasar 80 persen dari pendanaan rumah bersubsidi, ada pada kami," jelas Erick lebih lanjut.
Pada hari yang sama, pertemuan koordinasi penting diadakan. Pertemuan ini melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Pandu Sjahrir yang mewakili Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan langkah dalam mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.
Sebagai upaya konkret untuk mendukung laju penyaluran KPR, Bank Indonesia berkomitmen untuk menggelontorkan insentif likuiditas sebesar Rp23,2 triliun, yang akan meningkat hingga Rp80 triliun kepada bank yang turut serta dalam program KPR 3 juta rumah. Gubernur BI, Perry Warjiyo, optimis bahwa kebijakan ini akan merangsang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang akan terdampak.
"Kami percaya bahwa sektor perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan dukungan konkret dari Bank Indonesia adalah penyediaan kebijakan insentif likuiditas, yang saat ini sebesar IDR 23,2 triliun, akan secara bertahap meningkat hingga IDR 80 triliun," ungkap Perry.
Program pembangunan 3 juta rumah ini tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Sektor perumahan, dikenal memiliki efek domino yang mampu mendorong pertumbuhan industri lainnya seperti konstruksi, material bangunan, hingga tenaga kerja, menjadikan program ini sebagai katalis penting dalam percepatan pemulihan ekonomi negara.
Erick mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dan menyukseskan program ini. "Kita harus bekerja sama, pemerintah, bank swasta, dan semua elemen terkait untuk memastikan tujuan kita tercapai. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan perumahan, tapi juga membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan," tegas Erick menutup pernyataan persnya.
Dapat diharapkan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama keterlibatan bank swasta, program pembangunan 3 juta rumah ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan kolaborasi ini, pemerintah optimis dapat menyelesaikan backlog perumahan dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.