JAKARTA - Dalam upaya menjaga pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 12 Februari 2025 di Gedung DPR, Senayan. Agenda utama rapat ini adalah membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Diskusi ini merupakan tanggapan atas Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang memprioritaskan optimalisasi anggaran.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam rapat tersebut memberikan penegasan bahwa lembaganya berkomitmen untuk memastikan layanan informasi terkait cuaca, iklim, serta deteksi dini gempa bumi dan tsunami tetap berfungsi maksimal, meskipun ada penyesuaian anggaran. "Meskipun anggaran mengalami perubahan, layanan informasi kami akan terus beroperasi optimal 24 jam sehari. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui portal resmi BMKG serta platform media sosial kami," ujar Dwikorita.

Dalam pemanfaatan anggaran, BMKG merencanakan alokasi dana yang mencakup 14 kegiatan utama. Salah satu fokus utama lembaga ini adalah pada pengelolaan database, pemeliharaan jaringan komunikasi, dan pendanaan operasional yang harus tetap berjalan tanpa henti setiap harinya. Tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai, BMKG juga menyisihkan anggaran untuk manajemen yang mencakup pembayaran gaji, pemeliharaan jaringan listrik, serta pemeliharaan perangkat penunjang lainnya.

Program strategis yang menjadi inti dari pelayanan BMKG seperti pengelolaan informasi gempa bumi, tsunami, dan cuaca tetap menjadi prioritas. Beberapa kegiatan edukasi masyarakat juga tetap digalakkan, di antaranya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Menanggapi kebijakan efisiensi tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan perhatian khusus pada pentingnya keberlanjutan sistem peringatan dini dan layanan publik yang diselenggarakan oleh BMKG. Ia menyoroti bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat operasional sistem peringatan dini yang krusial untuk keselamatan masyarakat. “BMKG memiliki peran penting dalam keselamatan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi terkait cuaca ekstrem dan bencana alam. Kami berharap pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan layanan ini secara serius,” kata Lasarus.

Komitmen untuk tidak menurunkan kualitas layanan meskipun dalam masa efisiensi anggaran menjadi perhatian bersama dalam rapat tersebut. Lasarus menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendukung BMKG dalam menjalankan tugasnya. Dengan memastikan bahwa setiap keputusan anggaran tidak akan berdampak negatif pada sistem peringatan dini, masyarakat diharapkan tetap memperoleh informasi cepat dan akurat mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana.

Dalam konteks efisiensi anggaran ini, BMKG juga terus berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini termasuk pengembangan aplikasi seluler dan sistem informasi terkini yang memudahkan penyebaran informasi secara cepat dan efektif kepada publik.

Dengan berbagai langkah strategis ini, BMKG berupaya menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal dan profesional. Melalui kolaborasi dengan Komisi V DPR RI, BMKG optimis dapat mengatasi tantangan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia.