JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Moh Jumhur Hidayat mengumandangkan urgensi tanggung jawab bersama dari segenap elemen dalam menanggulangi persoalan polusi serta perubahan iklim tatkala menghadiri konvensi para Menteri Lingkungan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).
Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur dalam keterangan yang diverifikasi dari Jakarta, Rabu, melontarkan kritik sekaligus rasa prihatin lantaran beberapa negara maju dengan kapasitas ekonomi raksasa justru menarik diri dari kewajiban kolektif untuk membereskan polusi dan perubahan iklim kendati masih mendominasi porsi penyumbang emisi terbesar secara global.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kami. Kami telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujarnya. Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS berlangsung di New Delhi, India pada Selasa (18/8/2026).
Di dalam sesi sidang pleno tingkat tinggi yang diikuti oleh 10 dari total 11 negara anggota BRICS tersebut, Indonesia menegaskan bahwa upaya penyelamatan ekosistem serta penguatan ketahanan iklim bersifat mutlak dan wajib menjelma menjadi gerakan kolektif, terkhusus bagi negara-negara kepulauan yang berada tepat di garda terdepan.
Dengan membawahi lebih dari 17 ribu pulau serta persentase populasi mencapai 60 persen yang mendiami kawasan pesisir, ancaman kenaikan muka air laut beserta hantaman cuaca ekstrem di Indonesia bukanlah sekadar bayang-bayang proyeksi di masa mendatang, melainkan realitas faktual yang mengganggu stabilitas pembangunan serta menjerumuskan kelompok masyarakat rentan ke jurang kemiskinan.
Di hadapan para perwakilan delegasi global tersebut, ia memaparkan tiga model pilar tradisi luhur Nusantara yang teruji ketangguhannya dalam merawat harmoni alam, yang mencakup sistem pengairan Subak di Bali untuk pengelolaan tata air terpadu, tradisi Sasi Lompa di Maluku sebagai sarana perlindungan ekosistem bahari secara berkesinambungan, serta aturan adat kerakyatan Awig-Awig.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," kata Jumhur.
Melalui penerapan model-model tersebut, ia menggarisbawahi bahwa hidup berdampingan secara selaras dengan alam merupakan instrumen yang sangat manjur di dalam kerangka adaptasi iklim global.
Pada momentum yang selaras, ia turut memaparkan bahwa eksistensi blok BRICS di dalam konstelasi geopolitik internasional mampu memperluas cakupan tata kelola lingkungan hidup global agar berjalan secara lebih inklusif dan efektif, sebab wadah ini membuka ruang bagi kearifan lokal untuk turut berkontribusi meredam serta merampungkan pelbagai kompleksitas tantangan lingkungan.
Di samping itu, Indonesia turut menaruh penekanan khusus pada krusialnya upaya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di sektor terestrial maupun maritim, guna dijadikan landasan utama terciptanya ekosistem yang sehat, ketahanan iklim yang tangguh, serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
