JAKARTA — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa kerja sama strategis yang dijalin bersama BPJS Kesehatan dalam aspek integrasi data, interoperabilitas informasi, serta dukungan fasilitas mampu mengoptimalkan program jaminan sosial dan penyaluran bantuan yang semakin akuntabel.
Wamensos Agus di Jakarta, Senin, mengutarakan bahwa pihaknya menyambut positif sinergi yang dibangun demi mengoptimalkan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebab langkah tersebut mampu mewujudkan pelayanan jaminan kesehatan secara lebih tepat sasaran bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
"Masyarakat Indonesia setelah kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, biasanya yang menjadi beban hidup mereka itu yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan. Jadi kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," kata Wamensos.
Dalam kemitraan tersebut, sambungnya, terdapat beberapa poin utama yang disepakati antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni integrasi sistem informasi serta data PBI JK.
"Yang kedua, interoperabilitas data dan atau informasi. Yang ketiga, dukungan bagi fasilitas kesehatan milik pihak kesatu, yaitu Kementerian Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wamensos.
Keempat, tambahnya, berupa sinkronisasi program prioritas beserta kerja sama lain yang telah disetujui bersama oleh para pihak.
Wamensos Agus memaparkan bahwa selama ini pihaknya telah membina kerja sama yang baik bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta BPJS Kesehatan.
Ia berharap sinergi antara Kemensos, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta BPS, sanggup menjamin para penerima manfaat beserta keluarga mereka memperoleh layanan kesehatan terbaik.
"Jadi saat ini tugas Kemensos adalah melakukan pemutakhiran data DTSEN untuk penerima PBI JK. Saat ini ada kurang lebih 96,8 juta penerima PBI JKN," katanya.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengemukakan bahwa tantangan penyelenggaraan JKN saat ini mencakup upaya menjaga kesinambungan Dana Jaminan Sosial, peningkatan keaktifan peserta, penguatan mutu layanan yang praktis, cepat, serta merata, hingga pembentukan tata kelola yang kian akuntabel lewat pemanfaatan data dan kerja sama.
"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor yang dikembangkan berfungsi sebagai fondasi agar setiap kebijakan yang ditetapkan bersandar pada data akurat, ditopang pembiayaan berkesinambungan, serta dibarengi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi berlaku.