JAKARTA — Pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik pelabuhan maupun bandara di Wanam, Papua Selatan, untuk menopang kawasan sentra produksi pangan alias food estate sebagai prioritas pada 2027.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyebut bahwa pembangunan Bandara Wanam saat ini memasuki tahap penyelesaian perizinan lingkungan.
Pemerintah menargetkan pekerjaan konstruksi dimulai pada Oktober 2026 dan bandara dapat beroperasi pada 2029, dengan catatan dukungan anggaran dan seluruh proses perizinan dapat diselesaikan.
“Jadi kami sudah kontrak dan pelaksananya sudah ada. Tapi sesuai aturan kan kami bisa melakukan pekerjaan setelah proses perizinan semua sudah diselesaikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (3/9/2026).
Lukman mengungkapkan, pembangunan Bandara Wanam merupakan bagian dari pengembangan bandara pendukung sentra produksi pangan bersama Bandara Mopah. Penugasan tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden No. 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Menurut Lukman, persoalan lain yang masih harus diselesaikan berkaitan dengan tanah ulayat. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat dirampungkan pada September 2026 sehingga pembangunan dapat dimulai pada Oktober.
"Kami harapkan semua perizinan selesai di bulan ini. Kami start pembangunan bulan Oktober," ujarnya.
Untuk tahap awal, pekerjaan pembangunan untuk kontrak single years ditargetkan selesai pada Desember 2026 melalui kontrak tahun tunggal. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan melalui kontrak tahun jamak atau multi years pada 2027 dan 2028.
Lukman mengatakan anggaran pembangunan Bandara Wanam telah masuk dalam perencanaan dengan estimasi mencapai Rp2,2 triliun. Dengan tahapan pembangunan tersebut, pemerintah berharap bandara dapat mulai beroperasi pada 2029.
"Ya kami harapkan [bisa beroperasi] sih tahun 2029 ya. Karena semua kan tergantung anggaran," ujarnya.
Sementara itu untuk pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan bahwa pihaknya menganggarkan Rp50 miliar untuk penyelesaian Pelabuhan Wanam. Meski demikian, besaran anggaran belum final.
“Penganggaran yang dimaksud digunakan untuk penyelesaian area darat pelabuhan Wanam.. sisi laut telah selesai,” tuturnya.
Secara umum, Presiden Prabowo Subianto memberikan tujuh tugas kepada Menteri Perhubungan melalui Inpres No. 14/2025. Selain mempercepat pembangunan dan pengembangan bandara, Menhub ditugaskan mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagai bagian dari kawasan swasembada.
Tugas tersebut mencakup penyusunan dokumen perencanaan, penetapan perizinan, serta dukungan pembangunan fasilitas.
Pemerintah juga mengarahkan pengembangan sistem transportasi terintegrasi untuk mendukung distribusi produk kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional ke seluruh Indonesia melalui konsep hub and spoke.
Percepatan pembangunan infrastruktur Wanam tersebut tetap berlangsung setelah sebelumnya muncul dorongan dari para wakil rakyat alias DPR agar pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 dan 2026 ditunda akibat keterbatasan fiskal.