JAKARTA — Pengembang perumahan menyatakan bahwa terobosan diperlukan demi mencapai target program 3 juta rumah akibat minimnya anggaran negara. Tercatat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperoleh pagu anggaran senilai sekitar Rp 11,77 triliun pada tahun 2027.
Jumlah tersebut masih terpaut jauh dari usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP yang mencapai Rp 106 triliun. Alhasil, kekurangan anggaran masih menyisakan angka sekitar Rp 94,23 triliun.
Kondisi anggaran yang terbatas itu menuntut pemerintah agar memaksimalkan alternatif sumber pembiayaan serta dukungan di luar APBN. Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengutarakan bahwa pihak pengembang siap turut serta dalam mengejar sasaran tersebut.
Organisasi REI sendiri menaungi hampir 6.000 pengembang yang tersebar di 38 provinsi. Menurut Bambang, keterbatasan anggaran harus diiringi dengan inovasi serta kerja sama sinergis antara pihak pemerintah dan swasta.
Kalangan pengembang dianggap mempunyai kapasitas untuk mendongkrak suplai hunian apabila dukungan pembiayaan serta regulasi yang memadai tersedia.
“Dengan anggaran yang terbatas ini memang harus ada terobosan, harus ada kolaborasi. Kami dari REI siap membantu pemerintah untuk mengejar target 3 juta rumah,” ujar Bambang, Jumat (4/9/2026).
Di sisi lain, kemampuan para pengembang turut membentur berbagai hambatan. Salah satu pemicunya bersumber dari lonjakan ongkos pembangunan yang menyentuh kisaran 15% hingga 20%. Kenaikan itu dipicu oleh pergerakan harga material bangunan serta tarif energi.
Situasi ini semakin menghimpit para pengembang rumah subsidi mengingat batasan harga jual telah dipatok oleh pemerintah.
Selain faktor konstruksi, daya beli publik pun menjelma menjadi tantangan tersendiri. Sebagian calon konsumen dihadapkan pada tekanan finansial serta hambatan dalam mengakses pembiayaan kepemilikan rumah.
Bambang turut menyoroti problem keterbatasan lahan bagi pembangunan rumah bersubsidi. Tingginya nilai tanah memaksa lokasi pembangunan kian bergeser ke area pinggiran kota.
Berdasarkan pandangannya, kondisi itu berpotensi mendongkrak biaya konstruksi sekaligus membuat akses masyarakat terhadap hunian menjadi semakin jauh. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat berperan aktif membantu penyediaan lahan khusus hunian subsidi.
Dari aspek regulasi, pihak REI mendesak pemerintah agar memberikan kemudahan perizinan sekaligus memangkas bermacam beban biaya konstruksi. Upaya ini dipandang mampu membuka ruang bagi pengembang guna menjaga stabilitas harga rumah agar tetap terjangkau.
REI juga mendorong perluasan cakupan insentif sektor properti, termasuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Bambang menilai stimulus tersebut manjur untuk memelihara daya beli masyarakat sekaligus merangsang geliat pembangunan.
“Kalau memungkinkan bisa diperluas pasarnya dari properti ready stock ke properti inden, tentu dengan batasan-batasan yang aman bagi konsumen,” pungkas Bambang.
Bambang menyampaikan, sokongan tersebut krusial agar potensi pengembang dapat dioptimalkan secara maksimal. Dengan demikian, sektor swasta mampu membantu pemerintah memperluas ketersediaan hunian di tengah keterbatasan fiskal negara.
Sementara itu, Head of Research & Consulting CBRE Indonesia Anton Sitorus menilai dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan belum memperlihatkan lonjakan berarti.
Menurut Anton, sokongan pembangunan hunian bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang beberapa tahun belakangan masih tertahan di kisaran 300.000 unit saja.
“Kalau cuma 300.000-an, itu dari 2-3 tahun lalu memang segitu. Artinya tidak ada kenaikan. Padahal bilangnya setiap tahun akan ada naik sekian, ya minimal naiknya bisa 20%,” ujar Anton, Jumat (4/9/2026).
Anton berpandangan bahwa pemerintah perlu memperkuat sokongan agar kapasitas suplai hunian bisa bertambah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal masih amat tinggi, sementara target yang dicanangkan pemerintah pun tergolong besar.
Di tengah kondisi APBN yang terbatas, eksistensi pengembang bersama sektor swasta memegang peranan krusial untuk menambah pasokan rumah. Pemerintah juga wajib memastikan ragam bentuk kemitraan dapat diwujudkan dalam bentuk konstruksi riil di lapangan.
Anton mempertanyakan efektivitas realisasi kemitraan pemerintah bersama para investor serta swasta dalam menunjang pengadaan hunian.
“Coba monitor saja progres pemerintah PKP, sudah sampai mana kerja sama dengan investor mana aja?, asing?, Proyeknya ada tidak? Hasilnya bagaimana?” tandas Anton.
Oleh karena itu, pemerintah dipandang mendesak untuk memperkokoh dukungan anggaran sekaligus memastikan kolaborasi bersama pihak swasta benar-benar mendatangkan tambahan suplai rumah. Langkah strategis ini esensial agar target program 3 juta rumah tidak sekadar berhenti sebagai angan-angan pembangunan semata.