EDUKASIEKONOMI.COM — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan persoalan program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai pemberitaan media soal keluhan guru, orang tua, dan siswa justru menjadi cara masyarakat mengetahui kondisi lapangan. Nurhadi menegaskan kritik harus dijawab dengan data, bukan dengan mencurigai motif penyampainya.
Menurut Nurhadi, media berperan penting menyampaikan kondisi lapangan kepada masyarakat. Ia menilai pemberitaan soal persoalan program pemerintah tidak semestinya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah.
Keluhan Lapangan Harus Diverifikasi Objektif
Nurhadi meminta BGN tidak terjebak pada perdebatan soal siapa yang membuat persoalan MBG ramai di publik. Menurut dia, yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap keluhan benar-benar terjadi di lapangan dan segera ditindaklanjuti.
Ia menyoroti sejumlah keluhan yang muncul, mulai dari distribusi makanan yang tidak merata, laporan orang tua soal kualitas makanan, hingga kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Nurhadi menilai seluruh laporan tersebut harus diverifikasi secara objektif oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi.
"Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan," ujar Nurhadi.
Ia menegaskan keluhan warga tidak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan politik atau ideologis. Kritik, kata dia, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program.
Kritik Dijawab dengan Data, Bukan Curiga Motif
Nurhadi menekankan MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, standar pengawasan harus dibuat jauh lebih ketat.
"Kalau ada kritik, pemerintah harus menjawab dengan data, bukan dengan mencurigai motif orang yang menyampaikan kritik," tegasnya.
Ia juga meminta BGN tidak takut menghadapi kritik. Menurut Nurhadi, kritik masyarakat dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan MBG.
"Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis," ujarnya.
Penertiban Dapur SPPG Dinilai Baru Langkah Awal
Nurhadi menyinggung langkah BGN melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Menurut dia, tindakan tersebut menunjukkan evaluasi dan pembenahan memang masih diperlukan.
Ia mengapresiasi langkah tegas BGN memberikan sanksi kepada SPPG atau kepala dapur yang terbukti lalai. Namun, Nurhadi mengingatkan penanganan persoalan tidak boleh berhenti pada pemecatan maupun penutupan dapur.
"Persoalannya jangan berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur. Kita harus memastikan bagaimana sistem pengawasannya sehingga kejadian yang sama tidak berulang," imbuh dia.
Nurhadi menegaskan MBG bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan program yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia. Ia meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap setiap temuan di lapangan.
"Kalau makanannya baik, katakan baik. Kalau ada masalah, akui masalahnya. Dan kalau ada kelalaian, perbaiki serta berikan sanksi," tandasnya.