Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Berau, khususnya di kawasan Bumi Batiwakkal, mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor bisnis properti. Fenomena menjamurnya pembangunan perumahan menjadi tren yang tidak terhindarkan seiring dengan peningkatan populasi di daerah tersebut. Wakil Ketua I DPRD Berau, Sumadi, menyerukan perlunya pengawasan ketat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perizinan guna memastikan bahwa perkembangan ini berjalan sesuai jalur yang benar dan berkelanjutan.

Sumadi menekankan pentingnya pengawasan mulai dari tahap perizinan hingga pelaksanaan pembangunan. “Tentunya ini harus diawasi mulai dari izin bisnisnya hingga pembangunannya,” tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa meski pertumbuhan sektor properti berpotensi membuka jalan bagi kemudahan kepemilikan rumah, tanpa pengawasan yang tepat, dampak negatif seperti pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat terjadi.

Pertumbuhan perumahan yang pesat di Berau menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan harga lebih terjangkau. Namun, Sumadi menekankan bahwa aspek kemudahan ini tidak boleh mengesampingkan kepentingan lingkungan. "Kita perlu menekankan pembangunan perumahan itu harus ramah lingkungan. Makanya perlu diawasi oleh dinas terkait. Konsepnya harus jelas dan sesuai aturan yang ada," ujar Sumadi. Pernyataannya menggarisbawahi pentingnya integrasi antara pengembangan properti dan pelestarian lingkungan, yang menjadi isu sentral dalam perencanaan urban modern.

Lebih lanjut, Sumadi berharap pemerintah daerah dapat memperlancar proses perizinan yang terkait dengan legalitas dan lokasi rencana pembangunan lahan perumahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, terutama pasangan muda yang mencari opsi perumahan terjangkau. “Membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan syarat administrasi mudah serta penetapan harga perpajakan bangunan yang lebih terjangkau," tambahnya.

Isu terkait pembiayaan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), juga menjadi perhatian Sumadi. Menurutnya, kondisi ekonomi pasangan muda yang masih standar UMP berpotensi terbantu oleh program-program pendukung seperti pengadaan rumah dengan DP 0 persen. Dengan skema pembiayaan seperti ini, diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk memiliki rumah sendiri. “Terutama potensi pasangan keluarga yang masih muda, yang membutuhkan pelayanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tentu akan sangat membantu jika pengadaan rumah DP 0 persen yang bisa dicicil," jelasnya.

Pengawasan perizinan dan pembangunan yang diusulkan oleh Sumadi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang memberikan jaminan bahwa pertumbuhan sektor properti tidak akan merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ia mendorong OPD di Berau untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam menegakkan aturan yang berlaku, serta memastikan setiap pengembang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan mengadopsi strategi pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. "Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga bagaimana kita menjaga agar pertumbuhan ini tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan," pungkas Sumadi.

Langkah-langkah tegas dan proaktif akan menjadi kunci dalam menjaga agar bisnis properti yang menggeliat di Berau mampu memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat, tanpa mengorbankan aspek penting lainnya seperti lingkungan dan kenyamanan sosial. Berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas termasuk legalisasi yang lebih mudah dan terjangkau diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan.