JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memandang bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pemangkasan anggaran pertahanan merupakan bagian dari strategi negara.
“Setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, kepada Kompas.com, Senin (20/7/2026).
Rico menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kewenangan Presiden yang disusun berlandaskan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, sesuai amanat Asta Cita dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, aspek pertahanan mencakup dimensi militer dan nirmiliter. Terkait hal tersebut, Kemenhan menyatakan dukungannya.
“Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan penghematan anggaran guna menuntaskan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Jika diperlukan, Prabowo bersiap memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian.
"Kami akan hemat anggaran kami. Kami akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kami kurangi, anggaran polisi kami kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo, dalam Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Prabowo sempat menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir, dan jajaran tersebut menyatakan kesediaannya.
"Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," ucap dia.
Prabowo berpandangan bahwa pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
"Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan," ujar dia.
