JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengungkapkan bahwa tingkat desil yang merefleksikan pengelompokan kesejahteraan masyarakat bersifat relatif serta dinamis, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengalami perubahan atau pembaruan setiap tiga bulan sekali.
"Pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan tiga bulan sekali dan yang memperbarui bukan BPS saja, melainkan dari berbagai sumber data," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Selasa (1/9/2026).
Agus Gede mengemukakan hal tersebut guna merespons keresahan masyarakat yang mendapati diri mereka tergolong ke dalam kelompok desil atas meski merasa taraf perekonomiannya secara riil belum mapan.
Ia menerangkan bahwa mekanisme perhitungan desil memiliki perbedaan mendasar dengan angka kemiskinan absolut.
Penentuan desil dilakukan dengan cara memecah tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam sepuluh fraksi kelompok dengan proporsi yang setara, sehingga posisi seseorang sangat bertumpu pada perbandingan kondisi finansial antarwarga.
“Kalau kemiskinan Bali sekarang kan 3,4 persen, ketika ekonomi kami bagus itu kemiskinan bisa nol karena 3,4 persen itu bisa jadi dia tidak miskin lagi, tapi kalau desil selamanya itu desil 1 pasti ada,” ujarnya.
“Misalnya pendapatan saya Rp1 miliar, tapi orang lain di Bali itu pendapatannya Rp2 miliar, maka saya akan ada di desil yang di bawahnya meski pendapatan saya tinggi,” sambungnya menjelaskan.
Pembaruan data DTKS sendiri diproses secara berkala setiap tiga bulan bersumber dari ragam basis data terpadu, di antaranya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memantau status pelajar, catatan pelanggan PLN terkait besaran daya listrik terpasang, Survei Sosial Ekonomi Nasional dari BPS, serta laporan periodik yang dihimpun oleh para pendamping Program Keluarga Harapan.
Berkaitan dengan parameter penilaian, pihak BPS menegaskan bahwa penetapan kategori desil tidak hanya bertumpu pada satu indikator tunggal seperti kapasitas daya listrik rumah tangga atau kondisi fisik bangunan semata, melainkan dikalkulasikan secara menyeluruh lewat 41 indikator penimbang.
"Indikatornya sangat komprehensif, mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan, sering kali masyarakat hanya melihat satu indikator lalu membandingkan dengan tetangga, padahal indikator-indikator lainnya menunjukkan hasil berbeda," kata Agus Gede.
Saat ini, komposisi struktur desil populasi di Bali secara garis besar terkonsentrasi di kisaran kelompok desil 1 sampai dengan desil 5 dengan selisih karakteristik antarindividu yang terbilang sangat tipis.
Sebaliknya, bagi warga yang menduduki kategori kelompok desil 10 (lapisan teratas), jurang disparitas pendapatan maupun pengeluaran antarindividu tampak begitu lebar.
Manakala timbul anggapan bahwa penduduk pada desil 5 ke atas bakal kehilangan hak atas akses bantuan sosial, BPS Bali menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan mereka dan sepenuhnya menjadi wewenang instansi penyalur bantuan sosial.
Melalui metode perhitungan spesifik dalam penentuan desil ini pula, Agus Gede turut menepis kekhawatiran publik perihal pengaruh gejolak harga atau laju inflasi terhadap pergeseran desil secara umum.
Lonjakan inflasi pada komoditas tertentu semacam tiket moda transportasi udara dipastikan tidak bakal berdampak signifikan dalam mengubah posisi desil kelompok masyarakat bawah karena minimnya tingkat konsumsi pada segmen tersebut, terkecuali jika kenaikan harga melanda komoditas bahan pokok makanan, minuman, serta produk tembakau.
Di samping itu, kegiatan sensus ekonomi yang tengah digencarkan oleh BPS Bali turut dipastikan tidak memiliki kaitan langsung dengan penentuan status desil warga.
“Banyak orang yang takut di sensus ekonomi, berulang kali kami sampaikan bahwa sensus ekonomi tidak serta merta mengubah desil karena sensusnya sekarang sedangkan besok desilnya bisa berubah, sensus ini agar pemerintah punya data yang akurat terkait kondisi ekonomi penduduk maupun ekonomi wilayah,” ujar Agus Gede.
