Destry: Sinergi Pemerintah Tak Kikis Independensi BI

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21:21:33 WIB
Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. (Foto: NET)

JAKARTA - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa penguatan koordinasi bersama pihak pemerintah tidak bakal mengubah posisi BI sebagai lembaga bank sentral yang independen. Menurutnya, sinergi antarlembaga justru sangat diperlukan demi merespons tantangan perekonomian yang kian kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026). 

Destry menyatakan, sinergi antara BI dan pemerintah harus terus berjalan dalam koridor mandat serta kewenangan masing-masing institusi. Ia menekankan, kerja sama itu tidak boleh dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap independensi bank sentral.

"Jadi kembali saya ingin menekankan di sini, bahwa kata-kata sinergi ini tidak berarti juga mengurangi kredibilitas dan juga independensi dari BI dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujar Destry.

Ia menegaskan, BI bakal tetap berpegang teguh pada prinsip independensi sebagaimana mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurut Destry, kompleksitas tantangan ekonomi menjadikan satu institusi tidak mungkin bekerja sendirian. 

Setiap lembaga mempunyai mandat serta instrumen kebijakan yang berbeda sehingga koordinasi dibutuhkan agar kebijakan yang ditempuh bisa saling melengkapi.

“Jadi artinya masing-masing itu punya senjatanya masing-masing. Tapi kami saling melengkapi,” katanya.

Di dalam konteks tersebut, Destry memperkenalkan konsep "sinergi merah putih". Konsep ini menggambarkan bentuk kerja sama antara pihak otoritas dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa menghilangkan mandat serta kewenangan masing-masing. 

Destry menerangkan, kementerian dan lembaga tetap memiliki wilayah kerja serta wewenang tersendiri. Kendati demikian, koordinasi yang baik mampu membuat kebijakan yang dijalankan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Sinergi ini yang memang harus kami lakukan secara bersama-sama. Semua pihak, termasuk akademisi, ini memang menjadi suatu hal yang perlu juga menjadi perhatian kami semua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Destry memandang independensi BI harus berjalan beriringan bersama upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ia melihat kondisi perekonomian global saat ini memunculkan tantangan yang tidak biasa. 

Sejumlah negara mengalami perlambatan ekonomi, sementara tekanan inflasi masih terus timbul akibat bermacam faktor, termasuk lonjakan harga komoditas serta gangguan rantai pasok.

Destry mencontohkan negara Amerika Serikat serta Eropa yang menghadapi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada saat bersamaan tetap harus mencermati risiko inflasi. 

Menurutnya, situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen tunggal untuk menghadapi berbagai persoalan.

“Kami ini memang dalam menjalankan suatu kebijakan, nggak bisa hanya bertahan atau bersandar pada satu kebijakan tertentu,” kata Destry.

Oleh sebab itu, BI perlu mengoptimalkan bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta instrumen pendukung kebijakan lainnya. 

Destry turut menilai pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing menjadi bagian krusial dalam memperkuat stabilitas perekonomian sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi sektor pembangunan. 

Ia menyebutkan transaksi pada pasar uang dalam kurun waktu enam tahun terakhir telah meningkat sekitar enam kali lipat. Sementara itu, transaksi di pasar valuta asing tercatat mengalami kenaikan sekitar tiga kali lipat.

"Jadi ini adalah makin dalam pasarnya, maka tentu stabilitas dari rupiah juga akan makin terjaga, kemudian juga sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kami dorong," ujarnya.

Dengan demikian, Destry menilai stabilitas ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter dari BI. 

Sinergi bersama pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya tetap dibutuhkan guna mendongkrak efektivitas kebijakan, sementara independensi bank sentral senantiasa menjadi prinsip utama di dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Terkini