EDUKASIEKONOMI.COM — Presiden Prabowo Subianto menuding koruptor, mafia, dan pelaku praktik underinvoicing berada di balik kerusuhan demonstrasi di Jakarta pada Agustus lalu. Ia menyatakan akan memakai seluruh kewenangan yang diberikan UUD 1945 untuk menindak pihak-pihak yang dinilainya membahayakan negara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/9).
Prabowo menilai kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (27/8) bukan sekadar luapan massa. Menurutnya, ada pihak-pihak yang berkepentingan menjaga ketidakteraturan karena selama ini menikmati keuntungan dari kondisi tersebut.
"Sudah jelas koruptor-koruptor tidak suka. Itu satu. Kedua, saya juga katakan selama ini tiga puluh tahun lebih kekayaan kita ini menurut saya diselewengkan oleh praktik underinvoicing," kata Prabowo.
Koruptor hingga Mafia Dinilai Berada di Balik Pengerahan Massa
Prabowo menyebut tiga kelompok yang diduga menggerakkan massa untuk memicu kerusuhan. Pertama, koruptor yang merasa terancam oleh agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Kedua, pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari praktik underinvoicing pada sektor sumber daya alam dan komoditas nasional.
Ketiga, mafia yang menurut Prabowo selalu berupaya mempertahankan jaringan mereka. Ia mencontohkan mafia narkoba yang tidak akan tinggal diam ketika pemerintah gencar memberantas peredaran barang haram tersebut.
"Saya tetap katakan kalau kita mau tertib. Yang menikmati ketidaktertiban siapa? Iya kalau kita mau berantas narkoba, memangnya mafia narkoba akan diam?" tegas Prabowo.
Pemerintah Gunakan Seluruh Kewenangan untuk Menindak Pelaku
Kepala negara menegaskan tidak akan membiarkan situasi yang dinilainya mengancam stabilitas nasional berlanjut. Ia menyatakan siap memakai semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan konstitusi untuk menyelamatkan negara, menegakkan hukum, dan menjaga perdamaian.
"Saya menilai bahwa ini sudah membahayakan negara, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada saya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelamatkan negara, menegakkan hukum, menjaga perdamaian," ujar Prabowo.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyelidiki penggerak kerusuhan dalam demonstrasi sipil tersebut. Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah kelompok dibayar untuk memicu kekacauan setelah aksi demonstrasi berlangsung.
Kekayaan Alam Dinilai Jadi Sumber Kompetisi Elit
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memaparkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan rumit karena memiliki sumber daya alam dan komoditas melimpah di berbagai sektor. Kondisi itu, menurutnya, memicu kompetisi di antara elit dan oposisi pemerintah untuk mengontrol kekayaan tersebut.
Ia menilai persaingan itu kerap berujung pada upaya destabilisasi. Prabowo menyinggung bahwa narkoba sudah masuk ke lingkaran elit, yang membuat persoalan Indonesia semakin kompleks.
"Ini adalah kenyataan. Narkoba ini sangat berbahaya dan sudah masuk ke elit. Jadi, masalah Indonesia ini masalah yang sangat rumit karena kita negara kaya. Dari dulu ratusan tahun, kita didatangi karena kekayaan kita. Sekarang, semua ada di kita sekarang," tambah Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah yang menolak kerusuhan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Prabowo menyiratkan bahwa penindakan hukum akan menjadi respons utama terhadap pihak-pihak yang terbukti menggerakkan kekacauan.