EDUKASIEKONOMI.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pelantikan ini menandai reshuffle keenam kabinet sejak Prabowo menjabat pada 2024, dengan Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot secara tiba-tiba.
Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak Jumat 25 Oktober 2019 di era Presiden Joko Widodo, lalu kembali menduduki posisi yang sama ketika Purbaya ditunjuk menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025. Kini ia naik ke kursi tertinggi di Kemenkeu.
Seusai dilantik, Suahasil menyatakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan kredibel akan menjadi prioritas kerjanya. Pernyataan itu disampaikan langsung di Istana Negara usai prosesi pelantikan.
Alasan di Balik Pencopotan Purbaya
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pencopotan Purbaya tidak lepas dari buruknya pengelolaan keuangan negara. Kinerja ekonomi nasional dinilai memburuk oleh publik, sementara masyarakat tidak merasakan dampak kebijakan fiskal meski pengeluaran meningkat tajam.
Huda juga menyoroti sejumlah lembaga rating yang masih menilai outlook surat utang Indonesia negatif. Kondisi itu membuat banyak investor kabur dari portofolio surat utang negara.
"Selain itu, Purbaya sering melanggar batas antara kebijakan fiskal dan moneter dengan ikut berkomentar miring terhadap kinerja bank sentral," ucap Huda kepada VOI.
Meski begitu, Huda menilai penunjukan Suahasil bukan otomatis sebuah perubahan. Sebab, Suahasil sudah menjadi wakil menkeu sejak era Sri Mulyani. Selama presiden tetap memegang kendali utama, Suahasil harus menerima konsekuensi menjalankan program-program prioritas yang memakan anggaran besar.
"Siapapun Menkeu-nya, saya rasa tetap tidak bisa melawan ego dari Presiden untuk program-program prioritas Presiden," kata Huda.
Kemampuan membawa defisit fiskal di bawah tiga persen, menurut Huda, tidak ditentukan oleh siapa menkeunya. Yang menentukan adalah kemauan pemerintah menghentikan program prioritas presiden yang dinilai tidak berguna, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sri Mulyani pun, seberapa hebat menjaga fiskal, ya tetap jebol juga defisit anggaran di tahun 2025 sebelum diganti Purbaya," ucapnya.
Konflik Internal dan Lima PR Suahasil
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengungkap adanya konflik internal yang diduga memicu pergantian di kursi menteri keuangan. Persoalan itu berkaitan dengan hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk polemik pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.
"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang masalah," ucap Bhima melalui pesan suara kepada VOI.
Bhima memetakan setidaknya lima pekerjaan rumah yang menanti Suahasil. Pertama, gaya komunikasi yang mesti lebih hati-hati. Kedua, menjaga independensi Kemenkeu sekaligus berani mengoreksi program pemerintah yang membebani fiskal.
Dua program pemerintah, MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, terus menyedot anggaran jumbo. Bhima berharap Suahasil tidak sekadar mengikuti keinginan pemerintah.
"Dia enggak boleh jadi yes man. Suahasil harus step in untuk melakukan efisiensi anggaran justru di program utama Prabowo," tegas Bhima.
PR ketiga, Suahasil perlu mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai brutal dan berdampak terhadap pemerintah daerah.
"Mungkin ini saatnya mengevaluasi efisiensi dana transfer daerah sehingga daerah tidak bergejolak terutama soal pelayanan dasar, dan juga nasib PPPK, honorer yang ada di daerah," katanya.
Keempat, Suahasil harus menjaga independensi moneter, termasuk meninjau kembali skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui bank-bank Himbara.
"Karena kan memindahkan risiko fiskal ke risiko moneter dengan melibatkan bank Himbara menyalurkan kredit ke, ke Kopdes Merah Putih, itu risikonya cukup tinggi," tutur Bhima.
PR kelima, Kemenkeu didesak memperkuat anggaran penanganan bencana. Menurut Bhima, pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah alokasi anggaran penanganan bencana, bahkan sebelum tutup tahun 2026.
Serah terima jabatan Menkeu berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Purbaya sempat menjawab pertanyaan wartawan usai prosesi tersebut.