EDUKASIEKONOMI.COM — Alokasi anggaran alat kesehatan pelayanan tuberkulosis (TB) tercatat nol dalam rencana anggaran 2027, turun dari sekitar Rp279 miliar pada 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan TB tetap berjalan melalui tambahan dana hibah di luar APBN.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan keberlanjutan pembiayaan penanganan TB di Indonesia dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu. Ia menyoroti pos anggaran alat kesehatan pelayanan TB yang tidak lagi dialokasikan pada 2027.
Menurut Felly, total anggaran penanganan TBC juga menyusut dari sekitar Rp5,19 triliun menjadi sekitar Rp3,7 triliun pada 2027. Penurunan itu dinilainya berisiko di tengah beban penyakit TB yang masih tinggi.
Anggaran 2026 Rp279 Miliar, 2027 Kosong
Felly mencatat pada 2026 anggaran alat kesehatan untuk pelayanan TB mencapai sekitar Rp279 miliar. Angka itu tidak muncul lagi dalam rencana anggaran 2027.
"TB ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, sedangkan untuk anggaran 2027, kalau saya lihat di sini, alat kesehatan pelayanan TB di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, tetapi 2027 nol," ujar Felly.
Indonesia memang masih menempati posisi kedua dunia dalam jumlah kasus TB. Kondisi itu membuat kebutuhan pembiayaan penanganan penyakit menular tersebut tidak surut meski alokasi anggaran berubah.
Menkes: Anggaran Tidak Berkurang, Sumbernya Bertambah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penurunan alokasi alat kesehatan untuk TB bukan berarti anggaran penanganan berkurang. Sebagian kebutuhan itu, katanya, sudah dibeli dan akan ditopang lewat skema pinjaman serta hibah.
"Penurunan TB alat kesehatan sebagian sudah kita beli, tahun depan sama seperti sarana/prasarana, di depannya kami masuk pinjaman, angkanya kita masukkan lewat hibah TB Rp200-300 juta, jadi anggarannya tidak berkurang, tetapi sumber anggarannya bertambah dari hibah," kata Budi.
Budi menyampaikan pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan anggota dewan soal turunnya anggaran alat kesehatan untuk TB. Ia menempatkan dana hibah sebagai sumber tambahan di luar APBN.
Skrining Dini Lewat Cek Kesehatan Gratis
Selain soal pembiayaan, Budi menekankan pentingnya skrining sejak dini terhadap TB. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
"Kita terus memperkuat skrining TB, salah satunya melalui CKG. Berdasarkan survei, yang bisa diterima masyarakat itu CKG," ucap Menkes.
Ia menyebut hasil berbagai survei menunjukkan program CKG diterima luas oleh masyarakat. Temuan itu menjadi dasar pemerintah memperkuat skrining TB melalui layanan tersebut.
Yang Belum Tuntas dari Rapat
Rapat kerja itu belum menghasilkan kepastian soal pos anggaran alat kesehatan TB pada 2027. Komisi IX mempertanyakan keberlanjutan dukungan anggaran, sementara Kementerian Kesehatan bersandar pada dana hibah dan pinjaman.
Selisih angka yang dibahas cukup lebar: dari Rp279 miliar pada 2026 menjadi nol pada 2027 untuk alkes pelayanan TB, dan dari Rp5,19 triliun menjadi Rp3,7 triliun untuk total anggaran penanganan TBC. Kedua angka itu menjadi dasar Komisi IX menagih penjelasan lebih lanjut.
Pemerintah belum merinci besaran pasti dana hibah yang akan masuk maupun jadwal pencairannya. Komisi IX juga belum menyampaikan sikap akhir soal rencana anggaran 2027 tersebut.