EDUKASIEKONOMI.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara soal permintaan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang meminta perombakan pejabat DJP dibatalkan, Rabu (16/9/2026). Perombakan itu dilakukan Kamis (10/9/2026) saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan. Suahasil menyatakan pihaknya masih mendiskusikan persoalan tersebut secara internal.
Suahasil Nazara menegaskan belum bisa memutuskan apakah perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dibatalkan atau tidak. Ia menyebut proses diskusi internal masih berjalan untuk menelaah apa yang sudah terjadi.
Permintaan pembatalan datang dari Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Perombakan yang dipersoalkan terjadi pada Kamis (10/9/2026), ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Menunggu Rekomendasi Eselon Satu
Suahasil mengaku masih menunggu masukan dari seluruh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Menurut dia, penunjukan pejabat memiliki jenjang tersendiri dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh unit terkait.
"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan, struktur pejabat yang mampu bekerja lintas eselon satu dibutuhkan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di Kemenkeu. Hal itu yang kini sedang dipastikan pihaknya.
Soal Pelantikan Hybrid dan Tata Kelola
Saat ditanya kemungkinan pembatalan, Suahasil tidak memberi jawaban tegas. Ia hanya menyatakan pihaknya akan meninjau lebih dulu proses pelantikan yang sudah berjalan, termasuk apakah sesuai tata kelola yang benar.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid," kata dia.
Suahasil menyebut evaluasi akan mencakup kombinasi keseluruhan proses, mulai dari kehadiran pejabat hingga mekanisme pelantikan yang dipakai. Ia belum memastikan kapan keputusan akhir soal nasib perombakan tersebut akan diambil.
Dampak ke Internal DJP
Ketidakpastian ini membuat posisi sejumlah pejabat yang dilantik pada 10 September 2026 berada di tengah tarik-menarik kebijakan. DJP merupakan unit di bawah Kemenkeu yang menangani penerimaan negara dari sektor pajak.
Bagi wajib pajak, gejolak internal di DJP berpotensi memengaruhi kelancaran layanan administrasi perpajakan. Namun belum ada keterangan resmi soal dampak langsung ke layanan publik.
Suahasil menutup keterangannya dengan memastikan sinergi di lingkungan Kemenkeu tetap terjaga. Ia meminta seluruh unit eselon satu menyelesaikan proses telaah sebelum keputusan diambil.
