JAKARTA - Inisiatif pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang digagas pemerintah dipandang mampu menjadi pendorong bagi kemajuan industri panel surya tanah air, sekaligus menciptakan peluang pasar bagi kapasitas produksi modul surya yang saat ini belum terserap secara optimal di dalam negeri.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan pemerintah sepatutnya menjadikan proyek PLTS 100 GW sebagai petunjuk permintaan yang kuat bagi industri teknologi PLTS di Indonesia, mencakup modul surya, inverter, hingga baterai untuk battery energy storage system (BESS).
Berdasarkan penelitian IESR, Fabby menuturkan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah industri modul surya dengan total kapasitas produksi yang bisa mencapai 14 GW.
Masalahnya, industri tersebut belum mempunyai pasar domestik yang memadai untuk menyerap produksinya. Fabby berpendapat proyek PLTS 100 GW dapat menjadi momentum untuk membuka pasar tersebut sekaligus memacu utilisasi kapasitas industri modul surya nasional.
"Mereka tidak ada pasar aja sekarang di Indonesia. Itu bisa kalau dengan program ini bisa ada pasarnya," ujarnya, dikutip Senin (10/8/2026).
Dia menambahkan, pembangunan industri dalam negeri mesti berlangsung beriringan dengan penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang masuk akal serta bertahap. Ketentuan tersebut diperlukan supaya industri nasional memiliki ruang untuk berkembang tanpa mengesampingkan daya saing biaya produksi.
Khusus modul surya, kendala utama saat ini ada pada biaya produksi yang masih lebih mahal dibanding produk impor dari China.
Namun, situasi tersebut dinilai tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan industri domestik. Pemerintah bisa mendorong pemakaian modul dengan TKDN sekaligus menjamin tarif atau harga yang berlaku mampu memberikan ruang bagi industri nasional untuk maju.
"Jangan pemerintah mau TKDN tapi tarifnya murah banget," kata Fabby.
Menurutnya, industri nasional saat ini juga telah memiliki modul surya dengan kualitas tier 1. Situasi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk mulai memanfaatkan kapasitas produksi yang sudah tersedia di dalam negeri.
Perkuat Rantai Pasok
Di luar modul surya, Fabby memandang pengembangan industri inverter merupakan tugas penting karena Indonesia belum memiliki industri inverter yang memadai. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi pelaku industri untuk membangun manufaktur inverter di dalam negeri.
Untuk teknologi tersebut, dia menyarankan skema relaksasi pada fase awal dengan pola yang pernah diterapkan dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Impor tetap dibolehkan, namun perusahaan diberikan tanggung jawab membangun industri di dalam negeri secara bertahap.
"Jadi boleh impor, tapi Anda punya komitmen untuk membangun industri dalam negeri. Jadi boleh saja ini misalnya tahun pertama impor, tapi tahun kedua Anda boleh impor nih tapi bangun di dalam negeri. Ada transfer knowledge, industrinya tumbuh," tuturnya.
Menurut Fabby, kebijakan serupa dapat digunakan untuk memikat teknologi serta investasi baru ke Indonesia sembari membangun kemampuan manufaktur domestik.
Pembangunan industri PLTS juga perlu diperkuat pada bagian hulu. Fabby beranggapan, saat ini industri domestik telah memiliki kemampuan produksi sel serta modul surya, namun pengembangan selanjutnya perlu mencakup produk seperti silikon hingga wafer.
Fabby menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara bisa berperan dalam memacu investasi pada rantai pasok tersebut, termasuk pengembangan industri silikon. Menurutnya, pengembangan silikon juga mempunyai nilai strategis karena material tersebut bisa menjadi bahan dasar untuk industri chip.
Di sisi lain, pengembangan industri penyimpanan energi atau BESS juga perlu menjadi bagian dari rencana industrialisasi PLTS nasional. Indonesia sudah memiliki sejumlah industri serta rencana pengembangan teknologi BESS, namun opsi teknologinya tidak hanya terbatas pada satu jenis baterai.
Fabby menuturkan teknologi BESS mencakup lithium-ion berbasis nickel manganese cobalt (NMC), lithium iron phosphate (LFP), flow battery, hingga sodium-ion.
IBC juga dipandang memiliki kesempatan untuk mengembangkan industri BESS. Fabby menyebut rencana pengembangan teknologi tersebut sebelumnya mengalami kemunduran, namun melihat rencana yang ada saat ini masih terdapat peluang untuk direalisasikan.
Atas dasar itu, dia mendorong adanya rencana untuk mengakuisisi berbagai teknologi BESS serta membangun fasilitas produksinya di Indonesia. Langkah tersebut dianggap penting supaya pengembangan PLTS 100 GW tidak berhenti pada pembangunan pembangkit, namun turut menghasilkan ekosistem industri di dalam negeri.
Fabby berpandangan rencana industrialisasi tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Koordinasi dibutuhkan untuk merumuskan rencana menarik industri teknologi PLTS ke Indonesia sekaligus menguatkan industri yang telah tersedia.
