JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah meneliti pengaruh penutupan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap fasilitas kredit perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengutarakan bahwa saat ini pihak OJK sedang memetakan berapa banyak SPPG yang memperoleh kucuran dana dari bank. Sebab, tidak semua SPPG mengajukan pinjaman di bank.
“Kan tidak semua SPPG itu menggunakan kredit dari bank. Nah, kami sedang identifikasi tentu berapa jumlahnya gitu kan, yang memang itu atas pembiayaan dari bank,” kata Dian, dikutip pada Rabu (12/8/2026).
Dia menimpali, OJK saat ini belum bisa memastikan dampak penutupan ratusan SPPG terhadap kredit perbankan. Sebab saat ini proses penghentian operasional masih terus berjalan sehingga pihaknya masih terus mengamati perkembangan lebih lanjut.
Walau begitu, dia menaruh harapan tutupnya ratusan SPPG ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sektor perbankan.
“Mudah-mudahan jumlahnya tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Pada ujung Juli 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sekitar 833 dapur SPPG di berbagai kawasan di Indonesia. SPPG ini ditutup usai kedapatan melanggar standar prosedur operasional (SOP).
Menyitir portal resmi Info Publik, total 833 dapur SPPG tersebut mencakup 98 dapur di Sumatra, 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT dan Papua. BGN turut menutup 311 dapur SPPG di kawasan Jawa serta Madura.
Kepala BGN Sudaryono pada masa itu menegaskan, dapur SPPG yang ditutup tidak bakal dibayar karena terbukti melanggar SOP seperti sajian makanan kurang higienis, timbul kejadian keracunan, mutu makanan melenceng dari standar, sampai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan.
Seiring berhentinya operasional ratusan SPPG, BGN juga merumahkan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN serta 37 tenaga ahli.
Sebanyak 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat menerima sanksi disiplin berat dan 39 lainnya menerima sanksi disiplin ringan.
Sudaryono menegaskan, di bawah kepemimpinannya, dia bakal berupaya memperbaiki BGN dari tindakan koruptif. Menurutnya, memastikan abdi negara di setiap dapur bekerja dengan sebaik-baiknya menjadi hal krusial bagi BGN.
“Kami coba selesaikan bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, pemda, dinas-dinas, serta keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, penyaluran, dapur, kebersihan,” tegas Sudaryono.
