JAKARTA - Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendesak pemerintah memaksimalkan penggunaan lahan dalam pembangunan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
Kepala Dewan Pakar AESI Herman Darnel menyatakan pembangunan PLTS 100 GW mesti dijalankan secara berangsur dengan mencocokkan ketersediaan lahan dan keperluan listrik di tiap daerah.
Bagian awal sanggup dipusatkan pada pembangunan PLTS secara distributif lewat panel surya atap atau rooftop. Sektor itu mencakup rumah tangga, gedung pemerintah, pusat perbelanjaan, hingga konstruksi besar lain yang mempunyai potensi pemasangan PLTS.
Menurut Herman, pembangunan PLTS atap menjadi langkah kilat sebab tidak memerlukan pengadaan lahan baru. Lahan yang diperlukan telah ada melalui atap gedung yang telah terbangun.
"Menurut saya tahap 1 seperti rooftop, rumah tangga, bangunan pemerintah ini quick win karena lahan sudah tersedia," katanya di Jakarta, dikutip Senin (10/8/2026).
Periode kedua, sambung Herman, sanggup diarahkan pada pembangunan PLTS utility scale menengah yang tersambung dengan jaringan 20 kilovolt (kV) ataupun 150 kV. Pada fase ini, pemerintah perlu terlebih dahulu melaksanakan pendataan lahan sekaligus memetakan keperluan listrik.
Ketersediaan lahan tersebut lantas perlu dipertemukan dengan titik permintaan listrik agar pembangunan PLTS sanggup dijalankan secara lebih efisien. Herman menilaipembangkit berbasis energi fosil yang berada di lokasi dengan potensi PLTS sanggup dipertimbangkan untuk digantikan.
Menurut Herman, pembangunan pembangkit baru menjadi salah satu tantangan sebab energi surya harus bersaing dengan sumber energi lain. Oleh karena itu, dibutuhkan dorongan kebijakan agar tambahan kapasitas pembangkit baru sanggup lebih banyak bersumber dari PLTS.
Adapun fase ketiga berupa pembangunan PLTS utility scale berukuran besar yang dayanya sanggup mencapai ribuan megawatt. Herman mencontohkan potensi pembangunan PLTS di Sumba untuk menyuplai keperluan listrik di Jawa.
Pola tersebut memerlukan perancangan jangka panjang lewat road map serta master plan yang terang, khususnya guna menetapkan tahapan pembangunan serta kesiapan jaringan transmisi.
"Tahap ini mungkin bisa sampai kepada skala ribuan MW, misalnya dari Sumba mau dibawa ke Jawa. Ini yang tentu perlu ada road map-nya dan mungkin juga master plan," katanya.
Herman menilaibatas PLTS 100 GW tidak sanggup hanya dikejar lewat penambahan kapasitas pembangkit tanpa memperhitungkan keseimbangan antara pasokan serta permintaan listrik.
Menurutnya, kelebihan pasokan justru sanggup menaikkan ongkos produksi listrik sebab listrik yang tidak terserap tetap menimbulkan biaya bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ataupun PLN. Sebaliknya, kekurangan pasokan pun sanggup menimbulkan biaya.
Herman menyatakan Indonesia mempunyai potensi pembangunan energi surya yang masif. Akan tetapi, persoalan utama yang perlu lekas diselesaikan ialah ketersediaan lahan.
Ia mencontohkan, Pulau Jawa mempunyai keperluan listrik yang besar sehingga menjadi kawasan krusial dalam proses substitusi pembangkit berbasis energi fosil. Di sisi lain, ketersediaan lahan di Jawa relatif lebih terbatas.
"Yang perlu banyak pengganti [ke PLTS] itu Jawa. Tetapi, ironisnya lahan itu paling sulit di Jawa," katanya.
Oleh sebab itu, pendataan lahan perlu dijalankan sebanyak mungkin. Ketersediaan data lahan tersebut menjadi salah satu fondasi guna menetapkan titik pembangunan PLTS sekaligus membuka ruang bagi kebijakan seperti pensiun dini pembangkit.