EDUKASIEKONOMI.COM — Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (31/8). Pagu ini disusun dengan asumsi inflasi 2,5 persen, sejalan dengan target ekonomi makro yang tengah disiapkan pemerintah.
Risiko Pembengkakan Jika ICP dan Kurs Bergerak
Bahlil mengingatkan bahwa realisasi subsidi listrik sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Jika ICP naik ke level US$80 per barel, pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran.
"Jadi kalau harganya naik, asumsi naiknya menjadi US$80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar," ujarnya.
Pelemahan rupiah lebih lanjut juga berpotensi memperbesar tekanan fiskal. Bahlil sendiri mengakui ketidakpastian nilai tukar menjadi faktor yang sulit diprediksi.
"Ya kita berdoa saja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi," kata Bahlil.
Lifting Migas dan Volume BBM Subsidi Ikut Diusulkan
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengusulkan target lifting minyak dan gas bumi untuk 2027 sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari (boepd). Rinciannya terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 612.500 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 954 ribu boepd.
Untuk energi bersubsidi, volume BBM yang diusulkan mencapai 19,561 juta kiloliter. Jumlah ini terbagi atas minyak tanah sebesar 0,561 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 19 juta kiloliter.
"Harga dan proses pemasukannya mempertimbangkan situasi global dan disparitas harga," pungkasnya.
Yang Perlu Dicermati Pelaku Industri dan Masyarakat
Angka subsidi yang diajukan ini masih berupa usulan awal dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Bagi pelaku industri, angka ini memberikan sinyal awal soal arah kebijakan harga energi dalam negeri tahun depan.
Jika asumsi ICP dan kurs tidak sesuai realisasi, beban subsidi berpotensi naik. Pada akhirnya, keputusan lanjutan akan mempengaruhi besaran tarif listrik dan harga BBM yang harus dibayar konsumen di 2027.