EDUKASIEKONOMI.COM — Badan Gizi Nasional menggagas lokapasar bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis dengan tujuh komoditas prioritas, dari beras hingga susu. Skema ini dirancang menutup celah kecurangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekaligus menata rantai pasok protein hewani yang butuh penanganan khusus.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan lokapasar atau marketplace khusus bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana itu dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).
Ada tujuh komoditas yang diprioritaskan dalam pengadaan lewat lokapasar tersebut: beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Ketujuhnya dipilih karena berkaitan langsung dengan pemenuhan protein hewani penerima manfaat MBG.
Mengapa Tujuh Komoditas Ini Diprioritaskan
Sudaryono menekankan bahwa protein hewani tidak bisa diperlakukan seperti komoditas pangan biasa. Menurut dia, kesalahan penanganan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan menggagalkan target gizi program.
"Kenapa ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau penanganannya enggak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak bisa kita capai," kata Sudaryono.
Ia mencontohkan penanganan ayam potong. Standar pengelolaan antar-distributor tidak seragam. Ada yang memaknai "fresh" sebagai ayam yang dikirim dalam kondisi dingin, ada pula yang mengartikannya sebagai ayam yang baru disembelih.
Menutup Celah Kecurangan di Dapur SPPG
Lokapasar juga diposisikan sebagai alat pengawasan pembelian bahan baku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sudaryono menyebut sistem belanja digital bisa mencegah praktik curang yang selama ini sulit diawasi.
"Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya," ujarnya.
Soal beras, BGN melarang penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bahan baku MBG. Larangan ini menutup peluang pemasok mencampur beras subsidi pemerintah ke dalam rantai pasok program.
Adopsi SIPLah dan Penjual Terverifikasi
Pembuatan lokapasar ini mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dipakai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pengadaan barang sekolah lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BGN akan menerapkan mekanisme penjual terverifikasi atau verified seller yang melibatkan asosiasi. Sudaryono menyebut zonasi juga akan diberlakukan, dan sejumlah asosiasi petelur serta asosiasi ayam sudah diundang untuk membahas skema ini.
"Jadi kami mengadopsi sesuatu yang memang sudah berjalan dan nanti ada zonasi, Pak. Jadi orang itu termasuk asosiasi petelur, asosiasi ayam, dan lain-lain sebagainya itu sudah kami undang dan responsnya positif," ucap Sudaryono.
Peluang dan Syarat bagi Pemasok Lokal
Bagi pelaku usaha pangan, rencana ini membuka jalur pasokan baru ke dapur-dapur SPPG di seluruh daerah. Namun masuknya tidak otomatis: pemasok mesti lolos verifikasi asosiasi dan mengikuti aturan zonasi yang sedang disusun BGN.
Konsekuensi praktisnya, koperasi peternak, produsen telur, dan distributor ayam potong perlu menyiapkan dokumentasi standar penanganan. Pemasok yang bisa membuktikan rantai dingin dan kualitas komoditas berpeluang lebih besar dibanding yang hanya mengandalkan harga murah.
Sampai rapat tersebut, BGN belum mengumumkan jadwal peluncuran lokapasar maupun daftar asosiasi yang resmi menjadi verifikator. Keduanya menjadi penentu seberapa cepat pemasok lokal bisa mendaftar dan mengirim pasokan ke SPPG terdekat.
