EDUKASIEKONOMI.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan permintaan pembatalan perombakan besar-besaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai masih dalam pembahasan. Permintaan itu datang dari Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, yang menilai rotasi era Purbaya Yudhi Sadewa menyisakan sejumlah nama tanpa proses assessment.
"Lagi dibicarakan sepertinya," kata Suahasil usai konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9).
Suahasil belum memutuskan apapun soal permintaan tersebut. Ia menyebut akan menyampaikannya setelah pembahasan tuntas. "Nanti saja, kalau sudah jadi," ujarnya.
Rotasi 400 Pejabat Era Purbaya
Perombakan yang diminta dibatalkan adalah rotasi sekitar 400 pejabat yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa saat masih menjabat Menteri Keuangan, Kamis (10/9). Cakupannya luas: eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Sebagian besar posisi yang dirotasi berada di DJP dan DJBC. Purbaya kala itu menyebut rotasi sebagai hal biasa dan membantah isu jual beli jabatan. Ia menanggapi rumor di TikTok soal dugaan pengumpulan Rp 100 miliar untuk posisi tertentu.
"Terkait mutasi ini, ada isu di TikTok yang menyebutkan 'Pak Purbaya mengumpulkan uang Rp 100 miliar untuk posisi tertentu'. Saya bingung dari mana isu itu keluar?" kata Purbaya Kamis (10/9).
Purbaya menjelaskan alur rotasi di Kemenkeu berjalan berdasarkan usulan, lalu dinilai oleh Sekjen dan dirinya. "Kalau bagus ya naik, kalau tidak bagus ya tidak jadi," ujarnya.
Nama "Ajaib" Tanpa Assessment
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengendus kejanggalan dalam rotasi tersebut. Ia menduga ada nama-nama "ajaib" yang lolos tanpa melewati tahapan assessment dan talent management sebagaimana mestinya.
"Rotasi itu kan usulan kami. Cuma memang ada beberapa nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment, talent management," kata Bimo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (16/9).
Bimo menegaskan rotasi memang bagian dari usulannya. Namun sejumlah nama yang tak mengikuti proses itu dinilai bisa mengganggu stabilitas internal. "Tidak bagus bagi pasukan yang lain yang susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," katanya.
Komitmen Penyaringan Talenta
Bimo menyebut Suahasil Nazara berkomitmen menjalankan penyaringan talenta sebaik mungkin. Pejabat yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke posisi semula.
Soal rotasi, Bimo masih membahasnya secara internal. "Rotasi biasa. Rotasinya biasa. Ini mau saya rapatkan, saya tidak bisa ngomong, baru mau rapat," ujarnya.
Pembatalan rotasi 400 pejabat ini menyangkut tata kelola sumber daya manusia di dua institusi penerimaan negara paling strategis. Keputusan Suahasil akan menentukan arah penataan pegawai DJP dan DJBC ke depan.