EDUKASIEKONOMI.COM — Kementerian Keuangan memfinalisasi pengalihan 60 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China, lengkap dengan penghitungan valuasinya. Langkah ini memastikan penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh tidak membebani APBN secara langsung.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menyatakan proses pemindahan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah juga telah menetapkan skema penanganan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Skema itu dipastikan tidak melibatkan APBN secara langsung. "Skema telah ditetapkan dan dibahas secara terperinci. Sesuai harapan, APBN tidak dilibatkan secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI," ujar Evita dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Porsi Saham dan Valuasi yang Sedang Dihitung
Sebanyak 60 persen saham milik PT PSBI di KCIC akan diambil alih Kemenkeu. Sisanya, 40 persen, tetap dipegang konsorsium perusahaan asal Tiongkok.
Evita menuturkan, pemetaan dilakukan di beberapa aspek agar pengalihan berjalan terencana. Aspek itu mencakup finansial, bisnis, operasional, hingga hukum.
Kemenkeu kini menjalankan uji tuntas atau due diligence sekaligus menghitung estimasi nilai saham PSBI yang dialihkan. Rancangan Peraturan Presiden tengah disusun sebagai payung hukumnya.
Koordinasi berjalan erat bersama Badan Pengaturan BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Valuasi menjadi krusial karena menentukan berapa besar nilai aset negara yang masuk ke dalam pengelolaan langsung pemerintah.
Dampak ke Penumpang dan Tarif Whoosh
Bagi pengguna Whoosh, pengalihan ini menentukan arah operasional kereta cepat ke depan. Kepastian pengelolaan membuka ruang bagi pemerintah untuk menata skema tarif, target penumpang, dan layanan tanpa terbebani tekanan pelunasan utang.
Selama ini tarif Whoosh mendapat sorotan karena harus menutup biaya operasional sekaligus cicilan pinjaman proyek. Dengan masuknya saham ke pemerintah, negosiasi ulang jadwal pembayaran ke kreditur bisa dilakukan lebih leluasa.
Warga yang rutin menggunakan Whoosh untuk perjalanan Jakarta-Bandung berharap kepastian ini tidak berujung pada kenaikan tarif. Sebaliknya, pengelolaan negara diharapkan membuat harga tiket lebih terjangkau dan jadwal lebih andal.
Transisi Menkeu Tak Ganggu Jadwal Pengalihan
CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan proses pengalihan utang Whoosh ke Kemenkeu tetap berjalan sesuai rencana. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara tidak mengubah program lintas kementerian yang sedang berjalan.
"Saya rasa tidak ada masalah dengan adanya pergantian ini. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Suahasil, semua program yang sedang berjalan (outstanding) akan segera kami bahas bersama," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Danantara menjadwalkan pertemuan dengan Menkeu baru pekan ini untuk membahas tindak lanjut. Rosan menyebut pertemuan kemungkinan digelar Kamis atau Jumat.
Menteri Keuangan periode 2025–2026, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan pengambilalihan pengelolaan utang Whoosh dijadwalkan mulai 15 September 2026. "Tim langsung bekerja. Mudah-mudahan minggu ini semuanya bisa beres," tegas Rosan.
Pengalihan saham KCIC menandai perubahan besar dalam tata kelola proyek kereta cepat pertama Indonesia. Jika rampung, pemerintah memegang kendali mayoritas atas aset strategis yang selama ini dibiayai kombinasi pinjaman China dan penyertaan BUMN. Kepastian valuasi dan payung hukum Perpres akan menentukan seberapa ringan beban yang akhirnya ditanggung negara.
