EDUKASIEKONOMI.COM — Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mewajibkan aplikasi caller-ID dan pengelola panggilan menyerahkan laporan spam pengguna ke platform blockchain milik operator telekomunikasi. Aturan ini memicu protes Truecaller yang menilai kebijakan tersebut sebagai pertukaran data satu arah yang anti-kompetisi. India menjadi pasar terbesar Truecaller dengan lebih dari 350 juta pengguna aktif bulanan.

Platform tersebut melacak komunikasi komersial dan menegakkan aturan anti-spam. TRAI menyatakan perubahan ini bertujuan memperluas kumpulan laporan spam yang bisa ditindaklanjuti, menghubungkan laporan dari aplikasi dengan infrastruktur penegakan industri telekomunikasi.

Truecaller Menilai Aturan Ini Anti-Kompetisi

Truecaller menyebut kewajiban tersebut sebagai pertukaran satu arah yang anti-kompetisi. Perusahaan yang berbasis di Stockholm itu menilai aturan ini memindahkan aset data komersial yang bernilai dari aplikasi pengelola panggilan ke operator telekomunikasi.

India merupakan pasar terbesar Truecaller dengan kontribusi jauh lebih dari 350 juta dari total lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan global. Perusahaan ini menggunakan laporan komunitas, deteksi otomatis, dan berbagai sinyal lain untuk mengidentifikasi serta memblokir panggilan spam.

"Meski data dan sentimen pengguna kami jelas menunjukkan spam melonjak akibat pemberian ruang bebas bagi pelaku spam, kami telah patuh sejak akhir tahun lalu," kata juru bicara Truecaller.

Skala Spam di India Capai 42 Miliar Panggilan

Dalam laporan Februari, Truecaller menyebut penggunanya di India menghadapi sekitar 42 miliar panggilan spam sepanjang 2025. Angka itu mencakup panggilan yang diblokir, dilabeli, maupun diabaikan. Perusahaan juga mengklaim memblokir hampir 12 miliar panggilan spam selama periode tersebut.

Ini bukan pertama kali Truecaller berselisih dengan regulator India soal penanganan panggilan spam. Perusahaan Swedia itu sebelumnya menolak pembatasan yang melarang aplikasi pengelola panggilan melabeli panggilan dari rentang nomor tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai spam. Truecaller beralasan pengecualian itu bisa membuat panggilan tak diinginkan lolos dari filter mereka.

Amendemen terbaru tetap mempertahankan pembatasan tersebut. Aplikasi pengelola panggilan dilarang memblokir, memfilter, atau menandai spam secara menyeluruh terhadap panggilan dari seri nomor yang digunakan untuk komunikasi promosi, layanan, dan transaksional. Pengguna individu masih bisa memblokir panggilan semacam itu di perangkat masing-masing.

Standar Pelaporan dan Penegakan Masih Kabur

Sumeysh Srivastava, partner di firma konsultan The Quantum Hub yang memimpin kerja kebijakan regulasi telekomunikasi, menilai perubahan terbaru menjembatani dua lapisan berbeda. Operator telekomunikasi menyediakan jaringan dasar dan menjalankan sistem anti-spam berbasis blockchain, sementara aplikasi caller-ID beroperasi di atas jaringan untuk mengidentifikasi dan memfilter panggilan.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan teknis dan yurisdiksi, kata Srivastava. Termasuk standar pelaporan yang harus diikuti aplikasi dan bagaimana kewajiban itu ditegakkan terhadap perusahaan yang bukan operator telekomunikasi.

Draf aturan pada Maret mengusulkan penggunaan undang-undang IT India untuk menegakkan kewajiban ini. Namun Srivastava menyoroti pengumuman terbaru tidak menyebut apakah mekanisme penegakan tersebut dipertahankan dalam aturan final.

Kazim Rizvi, founding director lembaga pemikir kebijakan The Dialogue yang berbasis di New Delhi, menilai kewajiban mengirim laporan spam spesifik dari pengguna berbeda secara material dari berbagi dataset lebih luas, sinyal reputasi, atau sistem analitik yang dipakai mengidentifikasi panggilan mencurigakan.

Aturan ini masih membutuhkan kejelasan soal informasi apa yang harus dikirim, bagaimana pengguna diberi tahu atau dimintai persetujuan, serta bagaimana data tersebut disimpan dan digunakan. TRAI tidak merespons pertanyaan soal informasi apa yang wajib dibagikan aplikasi dan apakah aturan berlaku juga untuk fitur pelaporan spam di sistem operasi smartphone serta dialer seperti Android dan iOS.

Aturan Baru untuk Panggilan Berbasis AI

Amendemen tersebut juga menyasar meningkatnya penggunaan perangkat lunak dan agen suara AI untuk melakukan panggilan. Panggilan yang dilakukan otomatis tanpa penekanan nomor secara langsung oleh manusia kini masuk kerangka application-to-person (A2P) TRAI. Cakupannya meliputi robocall dan panggilan dengan suara prerekam atau suara artifisial.

Perusahaan yang memakai sistem semacam itu wajib mendeklarasikan penggunaannya dan nomor telepon terkait ke operator telekomunikasi mereka sebelumnya. Panggilan A2P yang tidak dideklarasikan akan diperlakukan sebagai spam.

Srivastava menilai ujian kuncinya adalah bagaimana panggilan dimulai, bukan semata apakah menggunakan suara hasil AI. Hal itu menyisakan ketidakpastian untuk panggilan berbantuan AI yang tetap melibatkan inisiasi manusia.