EDUKASIEKONOMI.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp331,4 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 74,2 persen dari target APBN 2026. Capaian itu tumbuh 52,1 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang baru Rp218 triliun.
Rinciannya terdiri dari subsidi Rp177,1 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Suahasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBNKita, Jumat, 18 September.
Pembayaran Kini Dilakukan Bulanan
Suahasil menjelaskan pola pembayaran ke PLN dan Pertamina kini dilakukan setiap bulan, baik untuk kompensasi maupun subsidi. "Realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan Rp331,4 triliun dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," ujarnya.
Capaian tahun ini jauh melampaui periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2025, realisasi pembayaran ke PLN dan Pertamina baru mencapai Rp218 triliun.
"Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan ke PLN dan Pertamina itu Rp218 triliun. Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp331 triliun, Rp100 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," tutur Suahasil.
Mengapa Pembayaran Dipercepat
Percepatan pembayaran bertujuan memberi Pertamina dan PLN keleluasaan mengelola arus keuangan. Dengan begitu, ketersediaan produk bersubsidi bagi masyarakat tetap terjaga.
Konsumsi sejumlah produk bersubsidi memang kompak naik dibandingkan tahun lalu. Volume BBM tercatat 11.578 ribu kiloliter atau tumbuh 8,8 persen secara tahunan.
Konsumsi LPG 3 kg turut naik 2,6 persen (yoy) menjadi 5,04 juta kg. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga bertambah 2,1 persen (yoy) menjadi 43,3 juta pelanggan.
Pupuk dan KUR Ikut Meningkat
Suahasil memaparkan volume pupuk bersubsidi naik 23 persen. Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga bertambah 5,9 persen.
"Volume pupuk naik 23 persen, debitur KUR jumlah juta debitur yang naik 5,9 persen. Ini yang saya maksudkan ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025," ucapnya.
Bagi rumah tangga penerima subsidi, pembayaran yang lebih cepat ke PLN dan Pertamina menjadi sinyal pasokan BBM, LPG 3 kg, listrik, dan pupuk tidak terganggu. Pemerintah menempatkan kelancaran arus kas dua BUMN energi itu sebagai kunci menjaga harga eceran tetap sesuai ketentuan.
